ERA / PARADIGMA EKOLONOMISME

Pertanyaannya, apakah ada tempat yang lebih rendah dari ketinggian dasar parit/ saluran drainase didepan warung itu ?

Kalau pemkot / Dinas PU/Tatakota tak turkelap (turun ke lapangan) seperti Jokowi, maka masyarakat setempatlah yang harus gotong- royong -- terutama sharing ide, kalau tenaga sih tak harus GR, karena bisa dibayar dari keuntungan usaha Warung.

Aku ada ide brilyant, he-he..Yaitu mengajak konsumen terlibat dalam menanggulangi sampah konsumsi ini. Sebagai imbal-baliknya, maka dilakukanlah potongan harga kepada apa-apa yang dikonsumsi di warung itu.

Mekanismenya adalah setiap konsumen / pengunjung warung-RL (ramah-lingkungan), diharuskan membawa sampah konsumsinya sekalian meninggalkan warung.

Pertanyaanya sekarang, apakah cukup banyak yang tersisa diporsi makan mereka ? Namun sekalipun misalnya sumber-utama sampah warung bukanlah dari konsumsi, tak ada juga salahnya membebani mereka (konsumen) dengan sampah warung, dengan imbalan diskon harga. Sekalipun sumber-sampah adalah kebanyakan dari pekerjaan produksi / pengolahan, tak ada salahnya melibatkan konsumen dalam menanggulangi persoalan bersama itu.

Justru inilah Gotong-royong modern / kontemporer, yang tidak sekedar mengambilsedimen parit setiap hari Minggu -- yang bisa mengganggu rekreasi warga keluar kota itu.

Yang penting dikasih penerangan dulu secara bertahap dari hari ke hari, dimulai dari langganan keras, he-he..
Selanjutnya akan mudah, karena warung ini akan menjadi terkenal di seluruh Indonesia bahkan bisa mendunia seperti Jokowi dan Aceng Fikrie, he-he.

Nah kalau dengan diskon itu usaha warung-RL menjadi agak condong mau roboh, mintalah subsidi cerdas kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas PU/ Tatakota bahkan dari Dinas P&K.

Subsidi begini inilah yang diperlukan sebagai pengganti subsidi BBM dan urea yang tidak cerdas dan tak mendidik itu.

Andai subsidi BBM dicabut, maka penggantinya adalah subsidi cerdas, selain membangun/membenahi infrastruktur.

Dengan 'mode' baru jual-beli RL begitu itu maka akan dihematlah pengeluaran Dinas PU/Tata Kota, karena tak perlu lagi megeluarkan dana APBD untuk memperdalam dasar parit drainase disekitar warung RL itu.

Dinas Kebersihan juga akan diuntungkan karena tugsa merekalah sebenarnya untuk mengeruk sedimen parit di setiap sudut kota. Dinkes juga akan diuntungkan karena tak lagi mengeluarkan biaya pengobatan orang yang sakit karena makan bakso di sebuah tempat yang jorok dan juga tak lagi mengeluarkan biaya untuk mengobati warga sekitar warung yang terkena peyakit diare karena buruknya sanitasi itu.

Dinas P7K juga harus menyisihkan anggarannya untuk mensubsidi warung yang terancam tikar bergulung karena mendiskon harga secara tajam demi menanggulangi masalah pencemaran LH itu.

Bahkan guru-guru juga perlu mengunjungi warung RL itu kelak (setelah cukup berhasil menerapkan gagasannya), sambil belanja bakso -- untuk menimba ilmu dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat kegiatan ekonomi.

Era sekarang memang adalah era ekolonomisme (ekologisme- ekonomisme), dimana ongkos produksi ekstra sudah dikenal - yang mengurangi keuntungan produsen / penjual jasa. Dalam kasus- ekolonomi warbak RL ini, pembukuannya adalah potongan harga diandaikan sebagai ongkos promosi, yaitu ongkos ekstra RL itu.

Gagasan ini akan berjalan, juga setelah masyarakat sudah menganut paradigma ekolonomisme, tidak hanya karena adanya potongan harga itu. Artinya suatu saat kelak diskon harga akan diperkecil dan subsidi pemerintah juga akan mengecil (jika mau terlibat untuk tahap awal penerapan gagasan RL / ekolonomisme)

Maka akan menjadi pemandangan biasa kelak seseorang meninggalkan warbak (warung Batak), bahkan warmin (warung Minang) , warteg, dsb dengan menenteng sebuah kantong asoy/kresek berisi sampah warung makan/jajan, tak soal apakah itu sampah depan / konsumsi ( sisa makanan di piring), atau sampah belakang / sampah produksi/pengolahan yang tercipta di dapur.